Jalan Lurus; Pencegahan & Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika

Judul: Jalan Lurus; Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif
Penulis: Dr. Anang Iskandar, S. IK, SH, MH
Penerbit: Tampas Communications, Januari 2015
Harga: Gratis (ebook)

Buku  ini ditulis oleh Komjen Anan Iskandar, saat menjabat Kepala BNN dan merupakan pengembangan desertasi doktor. Dalam buku ini beliau menguraikan  seputar  permasalahan  narkotika yang     terpetakan     dalam     dua     pokok permasalahan, yakni permasalahan penyalahgunaan dan permasalahan  peredaran  gelap  narkotika. Dalam  buku ini  juga  disajikan  seputar  perkembangan  kontruksi yuridis  dari  masa  ke  masa  terkait  upaya  penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam menangani permasalahan narkotika, menurut kebijakan global adalah melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi  dengan  menyiapkan  pelatihan  sumberdaya manusia,  sarana  rehabilitasi  serta mensosialisasikan kepada  masyarakat.  Sedangkan  melawan  peredaran gelap  narkotika  dilakukan  dengan  menghukum pelakunya  secara  setimpal  berupa  hukuman  fisik  dan perampasan  aset  yang  berasal  dari  tindak  pidana narkotika dan memperkuat kerjasama Internasional.

Selaras  dengan  kebijakan  global,  kebijakan  legal Pemerintah  Indonesia  yang  merupakan  politik  hukum negara  dalam  penanganan  kejahatan  narkotika  adalah dengan memposisikan penyalah guna narkotika sebagai pelaku  kejahatan,  dalam  hal  ini  sebagai  pelaku  tindak “pidana  ringan”  sebab  diancam  dengan  hukuman  5 (lima)  tahun  ke  bawah  sehingga  dalam  proses  pidana pelakunya  tidak  bisa  dilakukan  penahanan.  Selain  itu, pelaku penyalahgunaan narkotika juga sekaligus sebagai korban  kejahatan  yang  harus  direhabilitasi.  Namun dalam  praktiknya,  dimensi  penegakkan  hukum  lebih dikedepankan  sehingga  Penyalah  guna  Narkotika berakhir  di  penjara,  sementara  dimensi  kesehatan  tak pernah diperhatikan dan cenderung terabaikan.

UU 35/2009 tentang Narkotika telah mengatur dan  memberi  jalan  keluar  “win-win  solution” dengan memberikan alternatif penghukuman berupa rehabilitasi kepada  penyalah  guna  narkotika.  Kewenangan menempatkan  penyalah  guna  narkotika  ke  dalam lembaga  rehabilitasi  dimiliki  pihak  penyidik,  penuntut umum,  dan  hakim  yang  mengadili  perkara  penyalah guna  narkotika  sesuai  tingkat  pemeriksaannya.  Oleh karena itu, UU 35/2009 tentang Narkotika dapat disebut sebagai    UU    yang    komprehensif,    mengikuti perkembangan  zaman,  sehingga  tampilannya  nampak seksi dan humanis. Meskipun demikian, masih banyak kalangan  yang  menilai  ambigu,  tidak  konsisten,  tidak tegas, dan saling bertentangan,  padahal sesungguhnya tidak  demikian.

Untuk  menjamin  para  penyalah  guna  narkotika mendapat  rehabilitasi,  UU  35/2009  tentang  Narkotika telah  mencantumkan  tujuan  atau  arah  sebagai  politik hukum  negara  dalam  menangani  penyalah  guna narkotika  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  negara menjamin upaya rehabilitasi.

Sebuah buku yang sangat representatif dan ditulis oleh orang mengetahui persis permasalahan penyalah guna narkotika di Indonesia. Buku yang layak dimiliki agar kita dapat mencegah dan menegakkan hukum dengan baik.

Untuk mendapatkan buku ini secara gratis Anda dapat mengunduhnya di  http://bnn.go.id/portal/_uploads/post/2015/02/09/Buku_Jalan_Lurus_OKE_SIAP_CETAK.pdf

Red/TP