Topbar widget area empty.
  • Beranda  /
  • Opini   /
  • Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menyongsong Perjanjian MEA 2025

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menyongsong Perjanjian MEA 2025

Opini Fauzi Wahyu Zamzami

 

 Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. 

 

Latar Belakang

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang dibangun oleh 10 negara di Asia Tenggara dan ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2015. MEA merupakan salah satu komponen dalam visi ASEAN 2020 yang bertujuan untuk menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan memiliki daya saing yang tinggi. Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Peluang integrasi ekonomi tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia. Dalam MEA 2015, ada 2 tantangan yang dihadapi Indonesia diantaranya menjadi aktor utama atau hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Artinya, MEA 2015 dapat mendatangkan banyak keuntungan dan juga kerugian bagi Indonesia.

 

MEA 2025 atau dikenal dengan cetak biru 2025 merupakan kelanjutan dari MEA 2015. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas integrasi ekonomi kawasan. Peningkatan integrasi ekonomi ini dilakukan dengan lima pilar MEA 2025 yaitu  (1) Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; (2) ASEAN yang kompetitif dan dinamis; (3) peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; (4) ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta (5) ASEAN Global. Rencana Aksi MEA 2025 antara  lain fokus  pada pemberdayaan UMKM, pengembangan e-commerce melalui digital ekonomi, pengharmonisasian kebijakan non-tarif, serta peningkatan interaksi ASEAN dengan perekonomian global. Terdapat 3 (tiga) area baru dalam Cetak Biru MEA 2025 ini, yaitu E-Commerce, Global Value Chains, dan Good Regulatory Practices.

 

 

Kebijakan Luar Negeri Indonesia menghadapi MEA 2025

 

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri Indonesia dikenal dengan prinsip bebas aktif. Prinsip ini dikemukakan oleh Bung Hatta ketika dunia sedang berada dalam kondisi pilihan antara blok barat dan blok timur yang menyebabkan perang dingin muncul. Sehingga hubungan negara-negara pada masa itu sangat bermasalah dan mempengaruhi gerakan mereka untuk memperbanyak hubungan dengan negara lain. Demikian pula bertambahnya jumlah isu global telah mempengaruhi hubungan antarnegara/bangsa, baik dalam bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Di dalam grand desain kebijakan luar negeri Indonesia untuk rencana waktu 2015-2025 ditetapkan visi nasional dan elemen pokok kebijakan luar negeri Indonesia yang realisasinya dicapai melalui diplomasi sesuai dengan kepentingan nasional secara menyeluruh dan juga kontribusi internasional Indonesia, baik di bidang politik, keamaman, sosial-ekonomi dan sosial-budaya. Visi Nasional 2025 untuk pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia yang dibuat oleh LIPI (2016) mencakup :

  1. Menjamin Indonesia yang aman, sejahtera dan demoktratik (secure, prosperous, and democratic Indonesia);
  2. Mewujudkan negara Indonesia yang berwawasan kepulauan maritim (archipelagic and maritime oriented);
  3. Membangun peradaban yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan (sustainable and green civilization);
  4. Membangun Indonesia berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (science and technology driven)

 

Oleh karena itu, untuk mencapai Visi Nasional 2025, pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia mengacu pada lima elemen dibawah ini yaitu :

 

1. Prinsip Bebas Aktif

 

Prinsip Bebas Aktif dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia disesuaikan dengan dinamika nasional, regional dan internasional global, khususnya dinamika yang cenderung berdampak ataupun saling mempengaruhi perkembangan di tingkat nasional, regional dan internasional. Untuk mengoptimalkan kontribusi internasional Indonesia dan mencapai kepentingan nasional secara menyeluruh baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejateraan masyarakat, maupun menciptakan ketertiban dunia, maka prinsip Bebas Aktif diimplemetasikan secara lebih pragmatis, proaktif, fleksibel, akomodatif dan asertif.

 

 

2. Diplomasi Hijau dan Inklusif

 

Dengan perkembangan isu-isu lingkungan hidup yang semakin relevan di dalam pengembangan ekonomi berbasis lingkungan dan juga sesuai dengan konsep green growth, diplomasi Indonesia didasarkan dan diarahkan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan inklusif mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Diplomasi Hijau Indonesia yang inklusif berarti keberhasilan pembangunan mempunyai manfaat bagi pemangku kepentingan dan segenap masyarakat, tertutama masyarakat di tingkat lokal.

 

 

3. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

 

Demokrasi Indonesia berkembang semakin stabil, meskipun demokrasi dalam arti substansi belum terpenuhi secara optimal. Secara substansif, kehadiran negara semakin diperlukan di dalam kehidupan demokrasi untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara, penegakan hukum secara adil, dan menciptakan akses keadilan politik, ekonomi dan sosial secara nasional maupun dalam konteks keadilan internasional.

 

 

4. Kepemimpinan

 

Peran dan kontribusi Indonesia secara signifikan di tataran regional dan global, termasuk menentukan arah perbaikan tata kelola dunia yang dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun secara regional maupun multilateral. Kepemimpinan Indonesia perlu ditingkatkan secara konseptual, khususnya dalam konteks membagi pengalaman berdemokrasi dan pengelolaan konflik secara transformatif, demoktratis dan bermatabat.

 

 

5. Perkembangan Isu Strategis dan Aktor Internasional

 

Kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia dihadapkan pada tantangan serta peluang dengan adanya berbagai isu stategis dan isu-isu potensial serta jumlah aktor internasional yang cenderung bertambah. Dinamika ini menuntut penguatan dan peningkatan Indonesia dalam menganalisis dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang berkembang dan berpengaruh pada kebijakan dan pelaksanaan hubungan luar negeri dan diplomasi Indonesia. Kemampuan mengantisipasi, memperkirakan dan mencegah beberapa isu stategis yang relevan dimasa depan merupakan bagian dari stategi dalam merencakan skenario berdasarkan pengalaman atau kejadian masa lalu yang diperhitungkan dengan kondisi yang ada pada saat ini.

 

Apabila dilihat dari Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia 2015-2025 yang ditulis dalam Road Map oleh LIPI yang sesuai dengan Amanat Konstitusi Negara UUD 1945 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi serta berperan aktif dalam tatanan ekonomi global. Oleh karena itu, dengan ekonomi sebagai pusat perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka Indonesia harus memberikan perhatian lebih besar kepada negara, organisasi internasional, dan isu yang dianggap strategis untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Konsep lingkaran konsentris fungsional ini dapat dilakukan dengan membagi empat lingkaran konsenteris yaitu geografis/geostategis/geopolitik, sosial dan budaya, ekonomi dan isu.

 

Dengan demikian, selain prinsip bebas aktif, Politik Luar Negeri Indonesia harus mencakup elemen demokrasi secara prosedural khususnya secara substansial. Keberhasilan Indonesia dalam menjalankan demokrasi dan menjaga stabilitas politik selama 10 tahun terakhir merupakan capaian penting yang secara langsung dapat mendukung diplomasi Indonesia. Demokrasi Indoensia menjadi daya tarik bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri untuk berusaha dan berinventasi di Indonesia. Stabilitas politik, jaminan rasa aman dan kepastian hukum menjadi daya tarik ekonomi Indonesia yang dalam jangka panjang berpengaruh pada peningkatan daya saing ekonomi nasional.

 

Fauzi Wahyu Zamzami. Lahir di Cianjur pada tanggal 14 Februari 2000 dan merupakan Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia angkatan 2018. Dalam bidang akademik, ia mendapat penghargaan sebagai Mahasiswa Berprestasi  II FPSB Universitas Islam Indonesia dan Santri Berprestasi Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Sedangkan dalam bidang non-akademik, dia telah mengikuti berbagai acara internasional di 11 negara dan nasional seperti konferensi, sidang ASEAN, lomba, dan sebagainya. Selain beberapa prestasi yang ia dapat, ia juga aktif sebagai Presiden di Central Language Improvement (CLI) UII yang merupakan komunitas yang berada di bawah naungan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia. Akun Instagram: @jejakzamzami. Facebook: Fauzi Wahyu Zamzami

 

Foto sampul oleh TH Pohan

Tatang Hidayat
Ditulis oleh Tatang Hidayat

Redaktur Apajake

( 8 Followers )
X

Follow Tatang Hidayat

E-mail :*