Topbar widget area empty.
Koperasi Berbasis Digital: Memperkokoh Ekonomi Rakyat di Tengah Tuntutan Revolusi Industri 4.0 cover revolusi industri Tampilan penuh

Koperasi Berbasis Digital: Memperkokoh Ekonomi Rakyat di Tengah Tuntutan Revolusi Industri 4.0

Esai  Wahyu Ramadhan Rahmat Hrp

 

 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Begitulah yang tertulis di dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebegitu saktinya kalimat ini, dikarenakan berasal dari budaya masyarakat Indonesia secara turun – temurun (budaya kekeluargaan / gotong royong) jauh sebelum konstitusi Republik Indonesia disusun oleh para pendiri bangsa. Pengaplikasian dari pasal ini, dapat dilihat dari hadirnyabadan usaha berwujud koperasi di Indonesia dalam Kongres Koperasi Nasional I di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 12 Juli 1947. Melalui penyelenggaraan kongres yang pertama ini, ditetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia dan dibentuknya SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia).

 

Keseriusan dalam mengukuhkan koperasi ini berlanjut pada Kongres Koperasi Nasional II di Bandung, Jawa Barat pada 15 – 17 Juli 1953. Pada kongres yang kedua ini, diputuskan untuk mengubah nama SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI / Dekopin). Selain itu, kongres kedua ini juga menetapkan Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama dikarenakan gagasannya terkait perekonomian rakyat di Indonesia. Hingga saat ini, kedudukan koperasi telah diperkuat dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

 

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”, pengertian koperasi yang tertulis dalam Pasal 1 Nomor 1  Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dapat dilihat bahwa koperasi hadir sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menjadi soko guru (tulang punggung) perekonomian nasional. Dengan prinsip sukarela dan terbuka, demokratis, adil, mandiri, serta didasarkan pada asas kekeluargaan, koperasi diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan anggota di suatu koperasi khususnya dan masyarakat keseluruhan pada umumnya. Kehadiran koperasi semata – mata untuk mewujudkan Sila Kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

Namun kenyataannya, perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Koperasi dalam keberadaannya tidak seluas dan tidak sebesar sektor perekonomian lain. Jarang dijumpai sebuah koperasi tumbuh menjadi usaha yang besar layaknya pelaku ekonomi lain seperti swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Masyarakat cenderung lebih mengarah kepada pembentukan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), sektor ekonomi mikro yang lebih aman dan terjamin serta dianggap lebih mendapatkan perhatian pembinaan dari pemerintah. Koperasi dianggap sebagai jenis usaha yang lebih menyulitkan dalam pengembangannya dikarenakan harus memenuhi syarat keanggotaan minimal 20 orang agar suatu koperasi primer dapat terbentuk. Bahkan, oleh masyarakat awam koperasi dianggap sebagai badan usaha yang rentan akan ketidakstabilan dalam pengusahaaannya.

 

Pernyataan – pernyataan di atas tidaklah benar apabila masyarakat memahami hakikat yang sebenarnya dari koperasi. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa koperasi adalah soko guru (tulang punggung) perekonomian nasional. Maka sudah jelas bahwa koperasi merupakan perwujudan dari ekonomi kerakyatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi pada dasarnya lahir dari rahim masyarakat Indonesia itu sendiri. Memaksimalkan koperasi sama saja dengan menguatkan ekonomi rakyat. Kuatnya ekonomi rakyat akan meningkatkan kualitas kesejahteraan dari negara itu sendiri. Patut diyakini bahwa kekuatan ekonomi rakyat akan dipengaruhi bagaimana lancarnya perjalanan koperasi. Jika Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) yang didirikan perseorangan dapat meningkatkan kesejahteraan, sudah jelas bahwa koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang atas kesukarelaan juga dapat meningkatkan kesejahteraan.

 

Koperasi pun pada dasarnya tidak hanya mencari kesejahteraan. Dalam menjalankan koperasi, antar anggota juga akan diasah ketajaman dalam berkerja sama. Anggota koperasi yang merupakan pemilik dari koperasi tentu bersama – sama dalam menjalankan usaha koperasi yang dibangun, baik itu usaha simpan pinjam, usaha jasa, usaha produsen, usaha konsumen, dan sebagainya yang menyediakan pelayanan untuk anggotanya. Tinggi rendahnya kualitas kerja sama antar anggota akan mempengaruhi keberhasilan koperasi dalam mencetak keuntungan. Selain itu, koperasi juga mengasah anggotanya dalam hal kualitas kejujuran. Kinerja koperasi yang dijalankan oleh pengurus dan pengawas dengan jujur akan memberikan dampak positif bagi seluruh anggota koperasi yang telah mempercayakan modalnya di usaha tersebut.

 

Revolusi industri 4.0 telah menuntut segala sektor pereknomian baik industri barang, industri jasa, pelaku ekonomi makro, maupun pelaku ekonomi mikro seperti Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk bertranformasi menjadi badan usaha yang mengaplikasikan diri pada pendekatan digital (digitalisasi). Digitalisasi ini dilakukan sebagai upaya dalam menciptakan badan usaha yang modern serta lebih mudah dalam menjangkau masyarakat yang lebih luas sebagai sasaran dari suatu badan usaha. Digitalisasi pun perlu dilakukan sebagai usaha menyelaraskan kemampuan badan usaha dengan kebutuhan masyarakat modern yang melek akan teknologi. Suatu badan usaha yang tidak mampu bertransformasi dengan pendekatan teknologi akan mengakibatkan ketertinggalan dalam dunia yang serba digital.

 

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi mikro pun perlu untuk bertransformasi. Transformasi ke arah digitalisasi harus dilakukan agar koperasi tidak mengalami ketertinggalan dengan jenis usaha mikro lainnya. Digitalisasi koperasi bukan berarti meninggalkan filosofis dan ideologi dasar yang menjunjung tinggi kerja sama dan gotong royong sebagai usaha dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Justru dengan mendigitalisasi koperasi akan semakin melebarkan sayap koperasi dalam menjalankan usahanya serta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat yang melek akan teknologi. Jika koperasi masih saja mempertahankan cara – cara konvensional dalam menjalankan usahanya (dalam artian tidak mengaplikasikan teknologi), maka koperasi bisa saja tertinggal dengan badan usaha mikro lainnya yang telah menggunakan pendekatan – pendekatan digital.

 

Sebagaimana Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) maupun jenis – jenis usaha ekonomi lainnya yang telah berinovasi dengan mendigitalisasi diri, maka koperasi pun seharusnya mampu untuk berinovasi juga. Sebagai contoh, dengan pemanfaatan internet dan pembuatan aplikasi online dalam menjalankan usahanya, banyak UMKM maupun badan usaha lain yang mengalami keberhasilan lantaran mampu menjangkau kebutuhan masyarakat luas. Pun demikian, koperasi dengan memanfaatkan digitalisasi bukan tidak mungkin akan mengalami keberhasilan juga. Tuntutan revolusi industri 4.0 dengan masyarakat yang telah menguasai teknologi baik masyarakat perkotaan hingga pedesaan menjadikan koperasi wajib bertranformasi sehingga dapat menjangkau masyarakat luas. Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjadi landasan bagi koperasi tidaklah kaku dan pada dasarnyaselaras dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, koperasi juga mampu menyesuaikan diri.

 

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari mendigitalisasi koperasi. Koperasi yang menggunakan aplikasi maupun situs online dalam usahanya tentu akan memudahkan anggota koperasi dalam memantau dan mengetahui pergerakan modal yang ditanamkan di suatu koperasi. Anggota koperasi selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dapat mengontrol segala kegiatan pengurus dalam menggunakan modal yang ada untuk berusaha. Selain itu, pengurus selaku pengelola koperasi juga dapat lebih mudah dalam menjalankan jenis usahanya baik itu simpan pinjam, usaha jasa, usaha konsumen dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi dan internet sehingga anggota koperasi dapat lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan yang terbaik dari koperasi. Pengajuan pinjaman oleh anggota koperasi pun cukup mudah hanya dengan mengakses aplikasi maupun situs online yang dimiliki suatu koperasi.

 

Penggunaan basis digital dalam ber – koperasi juga membantu anggota koperasi dalam menyetor simpanan wajib per bulan cukup melalui internet tanpa harus mendatangi sekretariat koperasi. Selain itu, pembagian keuntungan dan sisa hasil usaha (SHU) diantara anggota dapat lebih mudah dilakukan secara online. Anggota yang meminjam dana di koperasi dapat memeriksa secara berkala terkait status pinjamannya. Dengan digitalisasi, juga memudahkan pengelola koperasi dalam mengumumkan jadwal rapat keanggotaan sehingga memastikan seluruh anggota mengetahui jadwal rapat dan dapat berhadir. Bagi koperasi yang menyediakan jasa transportasi maupun usaha penyediaan barang konsumsi, dapat lebih mudah dalam menjajakan usahanya di kalangan masyarakat luas secara online layaknya seperti yang dilakukan situs – situs penjualan barang online ataupun aplikasi transportasi online lainnya.

 

Sesuai dengan tema Hari Koperasi Nasional ke – 73 Tahun 2020 “Mewujudkan Ekonomi Rakyat yang Berdaulat Bersama Anggota yang Sehat dan Koperasi yang Kuat”, maka pada dasarnya koperasi berbasis digital pun sangat bermanfaat di masa pandemi COVID-19 ini. Adanya pandemi yang mengakibatkan orang – orang sulit ke luar rumah, koperasi dapat menyediakan barang konsumsi dan jasa lainnya dengan harga terjangkau secara online, tentunya dengan dukungan dari pemerintah. Dapat dilakukan hanya dengan memesan segala kebutuhan yang disediakan oleh koperasi digital (misalnya koperasi sembako) tanpa harus ke luar rumah. Selain itu, memudahkan anggota koperasi yang terkena dampak ekonomi melakukan pinjaman di koperasi secara online tanpa harus datang ke kantor koperasi setempat. Dengan demikian, keberadaan koperasi berbasis digital dapat dibutuhkan dalam kondisi darurat serta berperan penting dalam mempertahankan ekonomi rakyat.

 

Pelaksanaan digitalisasi dalam koperasi ini tentu akan memberikan keuntungan yang lebih besar, apabila dalam perjalanannya diseriusi serta mendapatkan perhatian yang penuh dari seluruh anggota koperasi. Koperasi kekinian ini tentu tidak akan kalah dari kebanyakan Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga sudah menerapkan digitalisasi dalam pengusahaannya. Namun demikian, perlu ada perhatian yang penuh dari pemerintah pusatmaupun daerah serta dukungan dari masyarakat sehingga koperasi dapat bertranformasi ke arah pemanfaatan digital dalam pengusahaannya. Adanya pembinaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM RI) serta kesadaran penuh dari koperasi itu sendiri untuk bertransformasi dan mau terus belajar sehingga digitalisasi koperasi dapat berjalan dengan lancar.

 

Dengan demikian, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional serta wajah dari ekonomi kerakyatan akan selalu menunjukkan eksistensinya dalam dunia yang serba digital. Keseriusan dalam mendigitalisasi koperasi serta didukung dengan semangat bergotong royong dan kekeluargaan menjadikan wujud ekonomi kerakyatan ini dapat ikut serta dalam memajukan perekonomian nasional, mensejahterakan anggotanya, serta menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki koperasi yang akan selalu eksis dalam memberikan sumbangsih terhadap ekonomi rakyat demi terwujudnya sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Revolusi industri 4.0 tidaklah menjadi penghalang. Tinggal lagi, dukungan dari semua pihak dalam menyukseskan digitalisasi koperasi ini. Pada akhirnya, dengan mendigitalisasi koperasi akan memperkokoh ekonomi rakyat di tengah tuntutan revolusi industri 4.0.

 

Wahyu Ramadhan Rahmat Hrp, Akrab dipanggil dengan nama Wahyu. Lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1999 di Kota Pekanbaru, Riau. Berdomisili di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Hobi membaca buku apapun yang menarik sedang menjalani perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Jejak Wahyu bisa ditemukan di akun Instagram @wahyuharahap01 maupun di akun Facebook Wahyu Ramadhan Rahmat Harahap dan email wahyuharahap2312@gmail.com.

 

(Serial Esai Koperasi dan Ekonomi Rakyat Dekopinda Labuhanbatu)

 

Photo by Kaique Rocha from Pexels
Tatang Hidayat
Ditulis oleh Tatang Hidayat

Redaktur Apajake

( 9 Followers )
X

Follow Tatang Hidayat

E-mail :*
%d blogger menyukai ini: