Topbar widget area empty.
  • Beranda  /
  • Opini   /
  • Motor Ekonomi Pancasila yang Dirindukan
Motor Ekonomi Pancasila yang Dirindukan cover Esai Anugrah Robbi Tampilan penuh

Motor Ekonomi Pancasila yang Dirindukan

Esai Anugrah Roby Syahputra

Mubyarto dalam Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinannya (1987) menyebutkan bahwa ada lima ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu pertama, koperasi merupakan soku guru perekonomian; kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial,dan yang paling penting adalah moral; ketiga, solidaritas sosial artinya tidak boleh ada perasaan“saya mau untung sendiri” keempat, nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi artinya memberikan prioritas tertinggi pada ekonomi nasional; kelima, ada keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi.

 

Koperasi, menurut Irwin dan Mc Graw Hill (2005), adalah sebuah entitas ekonomi yang beranggotakan sekelompok orang dengan kepentingan yang sama untuk menyediakan dan menjual produk serta membagikan keuntungannya berdasarkan kontribusi dari setiap anggotanya. Lahirnya model ekonomi koperasi bermula dari merajalelanya ekonomi kapitalis seiring dengan geliat revolusi Industri.

 

Kemajuan ilmu pengetahuan menciptakan teknologi yang canggih telah melahirkan mesin yang meminggirkan peran tenaga-tenaga manual manusia. Geliat ini pada ujungnya membangkitkan sistem ekonomi kapitalisme liberal di mana keuntungan diletakkan di atas kepentingan kemanusiaan. Manusia khususnya pemilik modal dan buruhberebut kekayaan secara brutal sehingga yang kaum borjuis semakin kaya dan proletar semakin miskin. Uang, tegas Franz Magnis Suseno dalam Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionis (2005), adalah penyebab semua itu.

 

Orang-orang kemudian merespon hal tersebut dengan berbagai kritik. Sistem ekonomi sosialisme pun lahir. Didasari pemikiran tokoh komunis Karl Marx, mereka menyerang eksploitasi terhadap manusia yang jamak terjadi dalam iklim kapitalis. Namun, pola sosialisme ini secara ekstrim menghapuskan pula kepemilikan pribadi. Menurut Marx, kepemilikan sarana-sarana produksi secara pribadi harus diganti dengan sistem kepemilikan secara kolektif. Hal ini menurutnya dapat mencegah kesewenang-wenangan. Pemikiran ini kemudian dibakukan oleh Engels dan Kautsky sebagai Marxisme (Bertens, 2000).

 

Kondisi inilah yang mendorong munculnya sistem koperasi untuk membentuk kesatuan dan kerjasama di antara pelaku ekonomi yang bermodal minim (Masngudi, 1990). Koperasi yang memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk bersama-sama mengumpulkan dananya dan menjalankan usahanya melalui badan usaha tersebut, dianggap menjadi sarana untuk mengatasi kelemahan dan kepincangan dari sistem perekonomian yang kapitalistis sekaligus model sosialisme yang kebablasan.

 

Di Indonesia, cikal bakal koperasi bermula tahun 1886 oleh R. Aria Wiraatmadja dan Patih Purwokerto yang mendirikan Hulp en Spaarbank, lembaga yang menolong kaum priyayi dari cengkraman lintah darat pada masa itu. Namun lembaga ekonomi secara formal berbentuk koperasi baru terwujud setelah kemerdekaan, tepatnya pada 12 Juli 1947. Sejak itu, setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Menurut Dahlan Djazh dalam Pengetahuan Perkoperasian (1977), di tanggal itu pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres nasional yang pertama pada 12 Juli 1947, bertempat di Tasikmalaya, Jawa Barat. Inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Koperasi Indonesia.

 

Pada Kongres Koperasi pertama itulah disepakati pula bahwa asas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong (Hadikusuma, 2001). Selanjutnya, perjalanan koperasi di republik ini dapat dianggap berkembang pesat dan selalu diarahkan untuk kepentingan rakyat kecil dengan harapan mereka dapat memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Bahkan koperasi dianggap sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang mendukung negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Para siswa hafal betul jargon ini dalam pelajarannya di sekolah.

 

Mubyarto dalam Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinannya (1987) menyebutkan bahwa ada lima ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu pertama, koperasi merupakan soku guru perekonomian; kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial,dan yang paling penting adalah moral; ketiga, solidaritas sosial artinya tidak boleh ada perasaan“saya mau untung sendiri” keempat, nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi artinya memberikan prioritas tertinggi pada ekonomi nasional; kelima, ada keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi karena sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah. Dengan konsep seperti ini, koperasi merupakan model lembaga ekonomi yang paling sesuai dengan jiwa Pancasila.

 

 

Yang Terpinggirkan, Yang Dirindukan

 

Sebagai soko guru perekonomian, seyogianya koperasi tumbuh sebagai solusi permasalahan kesejahteraan bangsa. Apalagi pemerintah secara khusus memiliki kementerian yang mengurus koperasi bernama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sayangnya fakta yang kita temukan di lapangan adalah kebalikannya. Realitas yang ada justru menunjukkan bahwa koperasi seringkali tidak bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Lalu bagaimana pula hendak menjadi penggerak kebangkitan ekonomi negeri?

 

Dalam rilis pers pada bulan Februari 2020, Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Prof. Rulli Indrawan mengatakan, dalam empat tahun, sebanyak 81.686 koperasi di Indonesia dibubarkan. Rulli merinci, pembubaran terbesar terjadi tahun 2016 sebanyak 45.629 koperasi. Dilanjutkan 2017 sebanyak 32.778 koperasi. Kemudian 2018 sebanyak 2.830 koperasi, dan terakhir 2019 sebanyak 449 koperasi. “Di Jawa Barat sendiri, asalnya ada 25.000an sekarang menjadi 13.000. (Hampir) 50 persen dibubarkan dan menyatakan bubar,” ujar Rulli. (kompas.com, 17 Februari 2020).

 

Apa pasal yang menyebabkan angka ini begitu fantastis? Rulli mengungkapkan, pembubaran dilakukan karena banyak koperasi yang tidak aktif. Bahkan di antaranya sudah tidak menggelar rapat anggota tahunan (RAT), agenda wajib koperasi. Meski kini jumlah koperasi Indonesia menyisakan 126.000, pihaknya tetap akan melakukan seleksi. Hal itu dilakukan agar koperasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

 

Lebih lanjut, Rulli menegaskan bahwa pihaknya juga menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1,8 triliun. Dana tersebut terutama diperuntukkan bagi koperasi yang bergerak di sektor riil, seperti kerajinan, busana, hingga sektor riil yang menggunakan teknologi tinggi. “Kita harus mengubah mindset, kalau koperasi itu kecil. Jangan salah, jumlah koperasi besar di Indonesia 0,03 persen, lebih tinggi dibanding pengusaha besar yang hanya 0,01 persen,” tuturnya.

 

Belakangan kita juga mendapat kabar tak mengenakkan dari dunia koperasi. Isu gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta menyeruak. Setelah terjadi kesepakatan damai, koperasi simpan pinjam tersebut pun membuka posko untuk memprioritaskan pengembalian dan pencairan dana khusus bagi nasabah yang tengah dalam penyakit kritis, lansia, dan kesulitan keuangan mendesak. Pendiri Koperasi Indosurya Henry Surya mengatakan, posko yang selama ini dibuka untuk berdiskusi dengan nasabah selaku kreditur menjadi posko pengurusan pencairan dana bagi nasabah prioritas. Pihaknya juga tengah menyiapkan posko daring yang bisa diakses anggota dari berbagai daerah.

 

“Kami sadar betul, ada anggota yang sangat membutuhkan dana segera, mereka yang sakit kritis, lansia, kami prioritaskan,” kata Henry di Jakarta, Senin (13/7) sebagaimana dilansir kontan.co.id. Hasil pemungutan suara dalam lanjutan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Indosurya menegaskan mayoritas anggota menginginkan berlanjutnya koperasi tersebut. Di persidangan, pemungutan suara menyimpulkan sebanyak 73,41 persen nasabah selaku kreditur menyatakan sepakat rencana perdamaian Koperasi Indosurya. Sedangkan sisanya 26,59 persen menolak damai.

 

Hal tersebut tentunya bukan suatu kabar yang menggembirakan, terlebih lagi saat ini, kita menghadapi kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang menimbulkan tantangan ekstra bagi koperasi di Indonesia. Ini adalah pekerjaan rumah bersama untuk ditinjau dan diteliti lebih jauh khususnya dari sudut kendala atau hambatan bagi koperasi dalam meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Sejauh ini, beragam riset dan analisis kritis telah dilakukan dilakukan. Para akademisi dan praktisi berupaya keras mencari tahu akar permasalahannya demi mencari solusi terbaik bagi koperasi di Indonesia. Masing-masing jenis koperasi punya permasalahan yang khas. Namun demikian dapat ditarik sebuah benang merah, bahwa permasalahan utama koperasi secara teknis bermuara pada 4 (empat) pilar  koperasi, yaitu kelembagaan koperasi, administrasi koperasi, usaha koperasi, dan permodalan koperasi.

 

 

Reformasi Mindset, Jalan Terang Koperasi

 

Bila mengacu pada empat hal tersebut, persoalan permodalan sebenarnya sudah bisa diselesaikan dengan derasnya bantuan pemerintah di berbagai level. Sayangnya, tiga hal lain menjadi berantakan akibat kesalahan cara pandang (mindset) anggota kepada koperasinya. Di masyarakat, yang ramai diikuti publik hanyalah koperasi simpan pinjam sedangkan koperasi produsen, konsumen dan jasa kurang tergarap. Padahal sektor inilah yang penting disentuh untuk menumbuhkan daya saing koperasi di tengah kompetisi bisnis yang semakin ketat. Suka tidak suka, koperasi harus terjun pula dalam sektor ekonomi kreatif dan dunia digital. Turbulensi ekonomi pada masa pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga bahwa koperasi sektor keuangan atau simpan pinjam sangat rentan dan mudah terkontraksi oleh eskalasi tersebut.

 

Tak hanya itu, komitmen dan rasa saling memiliki terhadap lembaga koperasi wajib senantiasa dipelihara agar gerakan ekonomi rakyat ini benar-benar menjadi solusi. Misalnya bila koperasi punya toko yang menjual sembilan bahan pokok, maka komitmen seluruh anggotanya untuk menghabiskan belanja bulanannya di situ tentu akan sangat membantu membesarkan koperasi yang diikutinya. Semakin besar keuntungan unit usahanya, maka semakin besar pula sisa hasil usaha (SHU) yang akan diperoleh anggota.

 

Dalam acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis (12/7/2018) lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah nama koperasi dari dalam dan luar negeri yang patut menjadi percontohan bagi para pegiat koperasi. Pengalaman koperasi-koperasi itu, menurut dia, layak direplikasi di Indonesia. Dalam pidatonya, dia menyebut dua nama koperasi dari Indonesia yang menarik perhatiannya.

 

“Kospin Jasa [anak usahanya] sudah melantai di bursa, saya tahu Koperasi Sidogiri juga omzetnya, perputaran uangnya, lebih dari Rp 16 triliun [per tahun],” kata Jokowi, seperti dikutip Antara. “Seperti ini yang harus diikuti koperasi lain, tanyakan apa kuncinya tanyakan ke sana kuncinya apa bisa berkembang dengan sangat cepat ya,” tambahnya. Kospin Jasa ialah koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh sejumlah pengusaha kecil dan menengah di awal 1970-an. Koperasi ini memiliki kantor pusat di Pekalongan, Jawa Tengah. Sedangkan Koperasi Sidogiri yang bernama resmi Koperasi Simpan Pinjam Syariah BMT Unit Gabungan Terpadu Sidogiri didirikan pada tahun 2000 oleh beberapa orang yang terlibat di kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Sedangkan di luar negeri ada Fonterra yang merupakan koperasi produsen susu. Sahamnya dimiliki bersama oleh 10.500 peternak di Selandia Baru. Koperasi ini tercatat memiliki omzet 17,2 miliar dolar Selandia Baru atau sekitar Rp 165 triliun per tahun. Koperasi ini juga berhasil menjangkau 30 persen dari pasar susu dunia.

 

Melihat contoh-contoh ini seharusnya kita optimis menatap masa depan koperasi yang penuh dengan jalan terang. Jika cara pandang kita terhadap koperasi sudah direformasi, insya Allah masalah kelembagaan, administrasi dan usaha koperasi akan lebih mudah ditangani. Selebihnya pihak yang berwenang juga mesti menertibkan ulah rentenir yang sering kali mempromosikan diri sebagai koperasi. Dengan begitu, koperasi yang sebenarnya sesuai dengan kerangka hukum akan berkibar tanpa tercoreng reputasinya.

 

Bukankah pada dasarnya masyarakat Indonesia memang bukan homo economicus melainkan lebih bersifat homo societas, lebih mementingkan hubungan antar manusia ketimbang kepentingan materi ataupun ekonomi? Patut kita ingat petuah Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta yang mengatakan bahwa koperasi ini mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri (self-help). Setidaknya, semangat self-help ini kita bisa memberantas penyakit inferiority complex warisan kolonialisme.Inilah motor penggerak ekonomi Pancasila yang dirindukan. Setuju, kan?

 

Anugrah Roby Syahputra. Lahir di Binjai, 13 Maret 1988. Menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Saat ini bekerja di Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu. Bergiat di komunitas Forum Lingkar Pena. Bukunya antara lain Gue Gak Cupu (GPU, 2020) dan Married Because of Allah (Noura, 2014). Berbagai karyanya berupa opini, cerpen dan puisi dimuat di Sabili, Hidayatullah, Tarbawi,  Amanah,  Waspada, Analisa, Serambi Indonesia, Medan Bisnis, dsb. Komunikasi melalui instagram @anugrah.roby. 

(Serial Esai Koperasi dan Ekonomi Rakyat Dekopinda Kabupaten Labuhanbatu)

 

Photo by Idina Risk from Pexels
Tatang Hidayat
Ditulis oleh Tatang Hidayat

Redaktur Apajake

( 8 Followers )
X

Follow Tatang Hidayat

E-mail :*