Topbar widget area empty.
Sang Penyelamat Ekonomi Rakyat cover Sang Penyelamat Ekonomi Tampilan penuh

Sang Penyelamat Ekonomi Rakyat

Esai Muhamad Pauji

 

 

Ekonomi kerakyatan sangat identik dengan ekonomi Pancasila, yakni ekonomi yang digerakkan berdasarkan prinsip mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya teknologi, sumber daya permodalan, sumber daya manusia, untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak. Dalam kaitan ini, pakar koperasi Indonesia, Dumairy (1996) menjelaskan bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, karena berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak.

 

Dalam hal ini, peran aktif pemerintah sangat penting untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang ada, untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat banyak. Sehingga akan memberikan kesempatan yang sama dalam menikmati hasil kekayaan alam yang dimiliki bersama. Pemerintah juga harus berperan selaku wasit dalam menengahi agar terlindunginya rakyat banyak dari persaingan yang tidak fair dan seimbang dengan para pemilik modal besar. Belum lagi soal memperkecil kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, serta menciptakan hubungan sinergis antara pemilik modal besar dengan masyarakat sebagai mitra kerjanya.

 

Pemerintah yang menerapkan prinsip ini memerlukan sosok pemberani, tegas, kuat dan visioner. Pemimpin seperti ini berkemampuan untuk menghimpun para pemilik modal besar yang mau berbagi keuntungan secara proporsional untuk kepentingan rakyat banyak dengan prinsip sinergi antara pemilik modal tersebut dan rakyat banyak. Pemerintahan yang menerapkan prinsip ini merupakan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat banyak, sehingga lebih fokus pada upaya kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup rakyat.

 

Dengan sendirinya dapat dirumuskan bahwa koperasi memang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, yang seumumnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka koperasi seumumnya dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi yang lazim disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

 

Dalam konteks ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, kegiatan produksi dan konsumsi dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat sendiri. Prinsip demokrasi ekonomi seperti ini jelas hanya dapat diimplementasikan dalam wadah koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini menunjukan bahwa koperasi memiliki peranan dalam ekonomi kerakyatan. Meskipun dikemas dalam bentuk perusahaan, tapi dapat dikatakan bahwa inilah satu-satunya perusahaan yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat kita.

 

Jadi, pada prinsipnya, koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama yang lebih besar. Usaha itu dilandasi oleh suatu cita-cita luhur untuk menolong diri sendiri atas dasar keyakinan akan harga diri, kesadaran pribadi serta rasa setia kawan. Di sisi lain, koperasi juga didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya, Kebutuhan yang sama ini lalu diusahakan pemenuhannya melalui pembentukan perusahaan. Dengan adanya perusahaan yang dimilki secara bersama-sama, maka diharapkan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik  ketimbang dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan.

 

Dilihat dari perspektif lain, menjadi naif dan kurang etis, ketika ekonomi kerakyatan menjadi sebuah ajang kampanye dan dagangan politis, yang seringkali digadang-gadang pada kandidat kepala daerah, terlebih jika  sang kandidat tak memiliki track records apapun di bidang perkoperasian. Ironisnya, ketika pemilihan umum lalu, ekonomi kerakyatan menjadi sebuah “senjata” para kandidat – terutama calon kepala daerah – untuk menarik perhatian rakyat agar segera berkiblat di kubu mereka.

 

Jika kita mengacu pada pasal 33 UUD 1945 tentang koperasi, amatlah jelas dijabarkan dalam ayat (1):  bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Penjabaran ini juga meliputi penjelasan bahwa kedudukan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, juga sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

 

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Sumber daya ekonomi yang terbatas membuat koperasi harus mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah koperasi, terutama untuk mengembangkan kepentingan para anggotanya.

 

Secara historis, beberapa negara di Eropa sudah menjalankannya, kemudian oleh Aria Wiria Atmadja  (1896) dipraktikkan di tanah Hindia Belanda. Melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang mendorong Aria Wiria Atmaja mendirikan Bank untuk para pegawai, dengan mengadopsi sistem serupa yang ada di Jerman yakni koperasi kredit. Akhirnya, memperhatikan kehendak rakyat yang tak terbendung lagi, De Wolffvan Westerrode merespon tindakan Wiria Atmaja, dan menganjurkan mengubah Bank Pertolongan Tabungan menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian.

 

Sejak kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan kemudian pada 18 Agustus 1945 UUD 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk mengembangkan koperasi. Kini, koperasi serta-merta mendapat legitimasi hukum melalui pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Sifat gotong royong dan kekeluargaan yang sesuai dengan prinsip koperasi menjadi faktor terbesar berkembangnya koperasi. Pada tanggal 12 Juli 1947 Gerakan koperasi mengadakan kongres pertama di Tasikmalaya, sehingga tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai hari koperasi Indonesia.

 

Seketika itu, masyarakat awan dari kalangan petani bertanya-tanya soal manfaat riil koperasi bagi kepentingan taraf hidup mereka, maka ribuan pengurus koperasi yang dikerahkan dari pusat ke daerah memberikan penjelasannya, bahwa koperasi menawarkan barang dan jasa dengan harga lebih murah dan terjangkau. Hal ini diupayakan agar barang dan jasa dapat terbeli oleh anggota koperasi yang kurang mampu. Selain itu, melalui koperasi akan tumbuh sikap jujur dan terbuka dalam pengelolaan sistem ekonomi kerakyatan. Setiap anggota berhak menjadi pengurus dan berhak mengetahui laporan keuangan koperasi secara transparan.

 

Oleh karena itu, di era canggih yang dinamakan milenial ini, penulis berani menyatakan bahwa sistem perekonomian yang tetap valid sebagai sistem penyelamat ekonomi rakyat, tak lain dan tak bukan adalah sistem ekonomi koperasi yang pelaksanaannya membutuhkan peran dan tanggung jawab moral kita bersama.

 

Muhamad Pauji. Pegiat organisasi Orang Indonesia (OI), aktif menulis esai dan cerpen di berbagai media massa dan online, alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al-Bayan, Rangkasbitung, sekarang tinggal di Jakarta Barat. E-Mail: muhamadpauji@yahoo.com

 

(Serial Esai Koperasi dan Ekonomi Rakyat Dekopinda Labuhanbatu)

 

Photo by ahmad syahrir from Pexels
Tatang Hidayat
Ditulis oleh Tatang Hidayat

Redaktur Apajake

( 8 Followers )
X

Follow Tatang Hidayat

E-mail :*