Topbar widget area empty.
  • Beranda  /
  • Opini   /
  • Revitalisasi Fungsi dan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Revitalisasi Fungsi dan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dewan-pendidikan-nasional resize Tampilan penuh

Revitalisasi Fungsi dan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Latar Belakang

 

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

 

 

Fungsi Pendidikan Nasional

 

Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 

 

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Bagian Ketiga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah Pasal 56.
  2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Dewan Pendidikan Pasal 192 dan Komite Sekolah/Madrasah Pasal 196.
  3. Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Fungsi Pasal 69 (1) DPR mempunyai fungsi: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

 

Merujuk  kepada peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah yakni:

  1. Memberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan (DP)/tingkat satuan pendidikan untuk Komite Sekolah/Madrasah.
  2. Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan (DP)/satuan pendidikan untuk Komite Sekolah/Madrasah.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan (DP)/satuan pendidikan untuk Komite Sekolah/Madrasah.
  4. Mediator (links) antara pemerintah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) dengan masyarakat (DP)/satuan pendidikan untuk Komite Sekolah/Madrasah.

Keempat fungsi Dewan Pendidikan/Komite Sekolah dijalankan dalam kerangka partisipasi masyarakat.

 

Dengen demikian jika fungsi DPR sebagai (legislasi, anggaran, dan pengawasan) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat disandingkan, dibandingkan secara harmoni dengan fungsi DP/KS sebagai (memberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator) dalam kerangka partisipasi masyarakat. Sungguh sangat sinergis untuk mengoptimalkan fungsi kedua “dewan terhormat” sesuai kewenangan masing-masing.

 

Bentuk sinergitas antara representasi rakyat (DPR) dengan partisipasi masyarakat (DP/KS) dalam merevitalisasi peran dan fungsinya adalah:

  1. Kebijakan; meliputi antara lain
    1. Kerjasama dengan OMBUDSMAN, khususnya dalam mencegah dan mengawasi pungutan liar dalam penerimaan siswa baru, jual beli kursi siswa (Kompas 20/7).
    2. Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan pada 34 provinsi seluruh Indonesia
    3. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
  2. SDM/ketenagaan; meliputi antara lain
    1. tenaga pendidik/tenaga non kependidikan
    2. kesiswaan
    3. sosialisasi anti narkoba
    4. sosialisasi anti miras
    5. sosialisasi anti perilaku koruptif
    6. pembentukan karakter bangsa
  3. Sarana dan prasarana; meliputi antara lain
    1. Program dan kegiatan
    2. Pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi, revitalisasi sekolah, laboratorium, perpustakaan
    3. Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)
  4. Finansial; meliputi antara lain
    1. Penggalangan dana/DUDI/CSR
    2. Bea siswa

 

Dalam merevitalisasi fungsi dan peran lainnya, DP/KS khususnya terhadap kebaruan di tahun ajaran yaitu Pengenalan Lingkungan Sekolah, Gerakan Hari Pertama Sekolah, Penumbuhan Budi Pekerti, Kawasan Tanpa Asap Rokok di Sekolah, pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan pendidikan dan buku yang digunakan di sekolah, maka Dewan Pendidikan/Komite Sekolah segera melakukan konsolidasi internal sesuai kewenangan yang ada dengan memperhatikan ekosistem pendidikan agar dapat saling sinergis dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

 

edison



 

(Edison Cholia, Dosen/Perencana Pendidikan, Disarikan dari Makalah pada Silatnas Dewan Pendidikan se-Indonesia di Jakarta 26 Juni 2016)

Red/TP

Tatang Hidayat
Ditulis oleh Tatang Hidayat

Redaktur Apajake